Day: October 29, 2024

Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Implementasi Pengukuran Indeks Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel merupakan hal yang krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. BMD sebagai aset daerah memiliki peran vital dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang komprehensif dan berkesinambungan agar pengelolaan BMD dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Seiring dengan dinamika perkembangan kebutuhan dan tuntutan good governance, peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan BMD pun terus mengalami penyempurnaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, yang selama ini menjadi acuan utama, kini telah diperbarui melalui penerbitan Permendagri No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri No. 19 Tahun 2016.

Permendagri No. 7 Tahun 2024 hadir untuk menyelaraskan pedoman pengelolaan BMD dengan perubahan peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Permendagri ini memuat sejumlah perubahan penting yang perlu dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh pemerintah daerah.

Sosialisasi Permendagri No. 7 Tahun 2024 menjadi langkah strategis untuk memastikan pemahaman dan implementasi yang seragam di seluruh daerah. Melalui sosialisasi ini, diharapkan para pengelola BMD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat memahami substansi Permendagri No. 7 Tahun 2024 secara utuh, mengidentifikasi perubahan-perubahan yang diatur, dan memperoleh panduan praktis dalam mengaplikasikannya.

B. Maksud dan Tujuan

Sosialisasi ini dimaksudkan untuk:

• Meningkatkan pemahaman para pengelola BMD: mengenai substansi Permendagri No. 7 Tahun 2024.
• Menjelaskan perubahan-perubahan: yang diatur dalam Permendagri No. 7 Tahun 2024 dibandingkan Permendagri No. 19 Tahun 2016.
• Memberikan panduan praktis: dalam implementasi Permendagri No. 7 Tahun 2024 di tingkat daerah.
• Memperkenalkan Indeks Kinerja Pengelolaan BMD: beserta metodologi pengukurannya.

C. Sasaran Peserta

Sosialisasi ini ditujukan kepada:

• Para pengelola BMD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
• Pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan BMD di masing-masing Perangkat Daerah.
• Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam pengelolaan BMD.

II. Substansti Permendagri No. 7 Tahun 2024

A. Gambaran Umum

Permendagri No. 7 Tahun 2024 merupakan penyempurnaan dari Permendagri No. 19 Tahun 2016 dan disusun sebagai tindak lanjut dari perubahan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Permendagri ini mengatur pedoman pengelolaan BMD secara menyeluruh, meliputi:

• Perencanaan kebutuhan dan penganggaran BMD: Permendagri ini menegaskan pentingnya penyusunan Rencana Kebutuhan BMD (RKBMD) yang terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah. [1]
• Pengadaan BMD: Pengadaan BMD harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta mengutamakan produk dalam negeri. [2]
• Penggunaan BMD: BMD yang telah dibeli atau diperoleh harus segera digunakan sesuai dengan peruntukannya dan dikelola dengan baik agar manfaatnya optimal. [3]
• Pemanfaatan BMD: BMD yang tidak digunakan untuk tugas dan fungsi Perangkat Daerah dapat dimanfaatkan oleh pihak lain untuk meningkatkan nilai guna BMD dan memberikan manfaat bagi daerah. [4, 5]
• Pemindahtanganan BMD: Pemindahtanganan BMD dapat dilakukan dalam bentuk penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan. [6]
• Penghapusan dan pemusnahan BMD: BMD yang sudah tidak layak pakai harus dihapuskan dan dimusnahkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. [7, 8]
• Pengendalian BMD: Pengendalian BMD dilakukan untuk memastikan BMD digunakan sesuai peruntukannya dan dikelola secara tertib administrasi dan fisik. [9, 10]

B. Poin-poin Perubahan Penting

Permendagri No. 7 Tahun 2024 memuat beberapa perubahan penting dibandingkan Permendagri No. 19 Tahun 2016, antara lain:

1. Penambahan Jenis Pemanfaatan BMD: Permendagri ini menambahkan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur sebagai salah satu bentuk pemanfaatan BMD.
2. Penambahan Pihak yang Dapat Menyewa BMD: Permendagri ini menambahkan unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan badan usaha lainnya sebagai pihak yang dapat menyewa BMD.
3. Penyederhanaan Proses Pemindahtanganan BMD dalam Bentuk Penyertaan Modal: Permendagri ini menyederhanakan proses pemindahtanganan BMD dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat.
4. Perubahan Ketentuan Penilaian BMD: Permendagri ini memperbarui ketentuan mengenai penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan.
5. Ketentuan Inventarisasi BMD: Permendagri ini memuat aturan lebih detail mengenai inventarisasi dan pelaporan BMD. [11]

III. Implementasi Pengukuran Indeks Kinerja Pengelolaan BMD

A. Dasar Hukum

Permendagri No. 19 tahun 2016 mencantumkan kewenangan Gubernur/Bupati/Walikota untuk menetapkan Indeks Kinerja dalam Pengelolaan BMD. [12]

B. Tujuan Pengukuran

Pengukuran Indeks Kinerja Pengelolaan BMD bertujuan untuk:

• Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan BMD: di tingkat daerah dan unit kerja.
• Mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan: dalam pengelolaan BMD.
• Mendorong peningkatan kinerja pengelolaan BMD: di seluruh daerah.
• Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan BMD: dan transparansi penggunaan aset daerah.

C. Aspek Penilaian

Indeks Kinerja Pengelolaan BMD dapat diukur berdasarkan beberapa aspek, antara lain:

• Perencanaan Kebutuhan BMD: meliputi kesesuaian RKBMD dengan rencana strategis dan program kerja, akurasi data, dan ketersediaan anggaran. [13]
• Pengadaan BMD: meliputi ketepatan waktu, kesesuaian spesifikasi, dan efisiensi biaya dalam proses pengadaan BMD. [14, 15]
• Penggunaan BMD: meliputi tingkat pemanfaatan BMD, kondisi fisik, dan pemeliharaan BMD. [3, 16]
• Pemanfaatan BMD: meliputi tingkat pengembalian investasi, kontribusi terhadap pendapatan daerah, dan kepatuhan mitra terhadap perjanjian pemanfaatan. [4, 5]
• Pemindahtanganan BMD: meliputi ketepatan waktu, kesesuaian prosedur, dan transparansi dalam proses pemindahtanganan BMD. [6]
• Penghapusan dan Pemusnahan BMD: meliputi ketepatan waktu, kesesuaian prosedur, dan kelengkapan dokumentasi dalam proses penghapusan dan pemusnahan BMD. [7, 8, 17, 18]
• Pengendalian BMD: meliputi kelengkapan data BMD, keakuratan pencatatan, dan efektivitas pengawasan terhadap penggunaan BMD. [9, 10]

D. Metode Pengukuran

Pengukuran Indeks Kinerja Pengelolaan BMD dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode:

• Kualitatif: meliputi penilaian terhadap kesesuaian prosedur dan dokumentasi pengelolaan BMD.
• Kuantitatif: meliputi penghitungan rasio dan indikator kinerja, seperti:
• Rasio Pemanfaatan BMD: menunjukkan tingkat pemanfaatan BMD yang tidak digunakan untuk tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
• Tingkat Penyelesaian Rekomendasi BPK: menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan BMD. [19]

E. Pelaporan dan Evaluasi Hasil

Hasil pengukuran Indeks Kinerja Pengelolaan BMD perlu dilaporkan secara berkala kepada pimpinan daerah dan pihak terkait lainnya. Laporan tersebut harus memuat analisis terhadap capaian kinerja, kendala yang dihadapi, dan rekomendasi perbaikan.

Evaluasi terhadap hasil pengukuran Indeks Kinerja Pengelolaan BMD dilakukan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan merumuskan strategi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan BMD di masa mendatang.

IV. Studi Kasus dan Praktik Terbaik

Untuk melengkapi pemahaman peserta mengenai implementasi pengelolaan BMD, akan disajikan beberapa studi kasus dari daerah lain yang telah berhasil menerapkan sistem pengelolaan BMD yang baik. Studi kasus tersebut akan mencakup:

• Praktik-praktik terbaik: dalam pengelolaan BMD, meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, dan pengendalian BMD.
• Inovasi dan terobosan: dalam pengelolaan BMD, seperti pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BMD.
• Strategi: dalam mengatasi kendala dan tantangan dalam pengelolaan BMD.

V. Tanya Jawab dan Diskusi

Sesi tanya jawab dan diskusi memberikan kesempatan kepada peserta untuk:

• Memperjelas pemahaman: mengenai materi yang telah disampaikan.
• Bertukar pengalaman dan pengetahuan: dengan peserta lain.
• Memperoleh solusi: atas permasalahan yang dihadapi di lapangan.

VI. Penutup

A. Kesimpulan

Permendagri No. 7 Tahun 2024 membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan BMD di daerah. Beberapa poin perubahan penting yang perlu diperhatikan antara lain penambahan jenis pemanfaatan BMD, perluasan pihak yang dapat menyewa BMD, penyederhanaan proses pemindahtanganan dalam bentuk penyertaan modal, pembaruan ketentuan penilaian BMD, dan pengaturan yang lebih detail mengenai inventarisasi dan pelaporan BMD.

Keberhasilan implementasi Permendagri No. 7 Tahun 2024 sangat bergantung pada komitmen dan sinergi dari semua pihak, mulai dari pimpinan daerah, pengelola BMD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, hingga pelaksana di lapangan. Pengukuran Indeks Kinerja Pengelolaan BMD menjadi instrumen penting untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan BMD, serta mendorong upaya perbaikan yang berkelanjutan.

B. Saran

Untuk mengoptimalkan implementasi Permendagri No. 7 Tahun 2024, disarankan:

• Penyusunan petunjuk teknis dan pedoman implementasi: yang lebih rinci dan mudah dipahami.
• Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM: pengelola BMD melalui program pelatihan dan pendidikan.
• Pemanfaatan teknologi informasi: untuk mendukung pengelolaan BMD yang modern, terintegrasi, dan transparan.
• Penguatan pengawasan dan pengendalian: terhadap pengelolaan BMD untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kerugian daerah.